Baru, Tunjangan Fungsional Untuk Auditor Kepegawaian Ditetapkan

Remunerasi.com - Tunjangan fungsional untuk jabatan fungsional Auditor Kepegawaian baru-baru ini ditetapkan oleh pemerintah. Besarnya tunjangan fungsional berkisar Rp 450 ribu hingga Rp 1,080 juta perbulan.

Atas dasar pertimbangan meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, dan produktivitas kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS), pada 13 Februari 2017, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2017 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian.

Dalam Perpres ini disebutkan, yang dimaksud dengan Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Auditor Kepegawaian adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Besarnya Tunjangan Auditor Kepegawaian sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini, yaitu Rp. 1.080.000 untuk Auditor Kepegawaian Ahli Madya,  Rp. 840.000 untuk Auditor Kepegawaian Ahli Muda, dan  Rp. 450.000 untuk Auditor Kepegawaian Ahli Pertama.

Tabulasi besaran tunjnagn fungsional Jabfung Auditor Kepegawaian

Pemberian Tunjangan Auditor Kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada pemerintah pusat, menurut Perpres ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan bagi Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada pemerintah daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pemberian Tunjangan Auditor Kepegawaian dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud, diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perpres ini menegaskan, Tunjangan Auditor Kepegawaian itu dibayarkan terhitung sejak Peraturan Presiden ini diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 16 Februari 2017.